MEDIONESA.COM – Surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menjadi isu nasional setelah DPR RI menerima dokumen resmi dari Forum Purnawirawan TNI. Isi surat tersebut meminta agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden terpilih. Permintaan itu muncul karena mereka menilai proses pencalonan Gibran melanggar prinsip demokrasi. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran etika konstitusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan pencalonan Gibran.
Forum Purnawirawan TNI menegaskan bahwa mereka tidak ingin menciptakan kegaduhan politik. Mereka mengklaim bahwa ini adalah bentuk kepedulian terhadap integritas konstitusi. Surat ini disampaikan secara formal ke pimpinan DPR dan sudah dicatat dalam administrasi parlemen. Tak lama setelah kabar ini beredar, PDIP merespons melalui Said Abdullah. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi konstitusi. Di sisi lain, publik penasaran soal isi surat dan kemungkinan tindak lanjut DPR. Reaksi dari Gibran dan istana pun menjadi tanda tanya.
Isi surat menyebut sejumlah keberatan terhadap proses pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Forum tersebut menilai perubahan mendadak syarat usia melalui putusan MK mencederai rasa keadilan. Apalagi putusan itu dipimpin oleh Anwar Usman, paman Gibran. Menurut mereka, situasi ini menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Surat itu juga menyebut bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, proses yang melandasinya dinilai cacat hukum. Forum menyarankan agar DPR mempertimbangkan langkah konstitusional, termasuk pemakzulan, meski hal itu masih kontroversial karena Gibran belum dilantik. Mereka juga mendorong DPR membuka ruang diskusi soal reformasi sistem pemilihan dan etika pejabat publik.
PDIP merespons secara hati-hati. Said Abdullah mengatakan bahwa partai memahami kegelisahan publik. Namun ia mengingatkan agar semua pihak tetap berpegang pada aturan hukum. Menurutnya, PDIP tak akan mengambil langkah di luar konstitusi, meskipun punya pandangan politik terhadap proses pencalonan Gibran. Sejumlah politisi lain bahkan menyebut usulan ini hanya simbolik dan tak akan ditindaklanjuti DPR secara formal.
Dari pihak istana, belum ada tanggapan resmi. Namun beberapa tokoh pendukung Gibran menegaskan bahwa pencalonan Gibran sah secara hukum. Mereka menyarankan semua pihak menunggu pelantikan resmi dan tidak memperkeruh suasana pasca pemilu.
Reaksi masyarakat sipil pun beragam. Ada yang mendukung surat ini sebagai bentuk kritik terhadap sistem hukum. Tapi ada juga yang menganggap langkah purnawirawan itu bisa memicu ketegangan politik jika tidak dikendalikan dengan baik.
Pakar hukum seperti Bivitri Susanti dan Refly Harun berpendapat bahwa usulan ini lebih bermuatan moral daripada legal. Menurut mereka, pemakzulan hanya berlaku bagi pejabat yang sudah dilantik. Maka, surat ini lebih cocok dilihat sebagai tekanan politik daripada upaya hukum.
Dalam sejarah politik Indonesia, surat seperti ini tergolong langka. Pemakzulan biasanya terjadi karena pelanggaran berat saat pejabat sudah menjabat. Maka, surat ini bisa menjadi preseden dalam perdebatan soal etika publik dan kekuasaan hukum. Setidaknya, ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang peduli pada integritas konstitusi.
FAQ
Apa isi utama surat pemakzulan Gibran dari purnawirawan TNI?
Isinya berupa keberatan atas proses pencalonan Gibran yang dinilai tidak adil dan melanggar etika konstitusi.
Siapa yang mengirim surat pemakzulan Gibran?
Forum Purnawirawan TNI sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan etika bernegara.
Apa respons PDIP terhadap surat tersebut?
PDIP menegaskan pentingnya taat pada konstitusi dan tidak bertindak di luar jalur hukum.
Apakah Gibran bisa dimakzulkan sebelum dilantik?
Secara hukum masih diperdebatkan karena pemakzulan berlaku untuk pejabat aktif.
Bagaimana tanggapan masyarakat sipil?
Tanggapan beragam. Ada yang mendukung sebagai kritik demokrasi, ada juga yang menganggapnya simbolik.