MK tolak perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031 setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian undang-undang terkait masa jabatan anggota legislatif daerah. Putusan yang dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2024. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai, sementara persoalan yang diajukan masih bersifat prematur.
Persoalan ini muncul setelah adanya perubahan desain pemilu yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun hingga 2029, sedangkan pemilihan anggota legislatif daerah berikutnya direncanakan berlangsung pada 2031. Perbedaan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme transisi, terutama siapa yang menjalankan fungsi DPRD apabila masa jabatan anggota sebelumnya berakhir sebelum pemilu daerah berikutnya dilaksanakan.
MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan DPRD hingga 2031
Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Jakarta.
Permohonan diajukan oleh Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra, yang merupakan mahasiswa magister hukum Universitas Gadjah Mada.
Ketiganya menguji ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Alasan MK Tidak Menerima Gugatan
Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa para pemohon tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara kedudukan mereka sebagai mahasiswa dan kerugian konstitusional akibat ketentuan yang diuji.
Menurut pertimbangan Mahkamah, norma tersebut tidak menghalangi hak akademik maupun hak memilih para pemohon.
Karena persoalan kedudukan hukum tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya, putusan tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pengaturan transisi DPRD menuju 2031.
Mengapa Masa Jabatan DPRD Diminta Diperpanjang
Usulan perpanjangan masa jabatan DPRD muncul sebagai konsekuensi perubahan jadwal pemilu setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Putusan tersebut mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilihan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dijadwalkan setelah pelaksanaan pemilu nasional dengan jeda waktu tertentu.
Situasi ini memunculkan persoalan karena anggota DPRD periode 2024–2029 berpotensi menyelesaikan masa jabatannya sebelum pemilihan daerah berikutnya.
Kekhawatiran Kekosongan Kursi DPRD
Para pemohon menilai ketidakjelasan mekanisme transisi dapat menimbulkan kekosongan jabatan legislatif daerah.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan fungsi DPRD, termasuk pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Mereka kemudian meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir ketika anggota hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.
Bagaimana Nasib Anggota DPRD Periode 2024 hingga 2029
Keputusan MK tidak menerima gugatan perpanjangan masa jabatan DPRD menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan keanggotaan legislatif daerah.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi objek pengujian, masa jabatan anggota DPRD berlangsung selama lima tahun. Dengan demikian, anggota hasil Pemilu 2024 secara normatif menyelesaikan masa jabatannya pada 2029.
Namun, perubahan jadwal pemilu membutuhkan pengaturan transisi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Apakah DPRD Otomatis Menjabat hingga 2031
Tidak. Putusan tersebut tidak memberikan persetujuan otomatis untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hingga 2031.
Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan sifat permohonan yang dinilai prematur.
Karena itu, mekanisme pengisian jabatan selama masa transisi masih memerlukan kejelasan melalui ketentuan hukum yang berlaku.
Dampak Putusan MK terhadap Pemilu 2029 dan 2031
Pemberitaan mengenai MK tolak masa jabatan DPRD perlu dipahami dalam konteks perubahan sistem pemilu Indonesia.
Pemilu nasional tetap berkaitan dengan pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara itu, pemilihan anggota DPRD ditempatkan dalam jadwal pemilu daerah yang terpisah.
Perubahan ini membutuhkan penyesuaian berbagai aturan, termasuk masa jabatan, pelantikan, serta keberlanjutan fungsi lembaga perwakilan daerah.
Pentingnya Kepastian Hukum Masa Transisi
Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa yang menjalankan fungsi perwakilan daerah selama periode peralihan.
Pengaturan tersebut juga penting bagi pemerintah daerah karena DPRD mempunyai peran dalam pembahasan anggaran dan pengawasan kebijakan.
Dengan demikian, persoalan transisi tidak hanya berkaitan dengan masa jabatan anggota dewan, tetapi juga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesimpulan
Keputusan MK tolak perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031 didasarkan pada tidak terpenuhinya kedudukan hukum pemohon dan penilaian bahwa gugatan masih prematur.
Putusan ini tidak berarti Mahkamah telah menetapkan seluruh mekanisme transisi DPRD setelah 2029. Persoalan tersebut tetap membutuhkan kejelasan pengaturan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Referensi
- Mahkamah Konstitusi RI — Mekanisme Pengisian Jabatan Anggota DPRD Masa Transisi Pemilu Serentak 2029 Dipertanyakan, 12 Oktober 2026.
- CaraPandang — MK Tolak Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Periode 2024 hingga 2031, 30 Oktober 2026.
- Deutsche Welle — MK Diminta Perpanjang Masa Jabatan DPRD hingga 2031.