Sejarah Baru Penangkapan Presiden Korea Selatan: Momen Kontroversial di Tengah Krisis Politik

Korea Selatan baru saja mencatatkan salah satu peristiwa politik paling dramatis dalam sejarahnya mengenai penangkapan presiden korea selatan, Yoon Suk Yeol, menjadi presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Penangkapan ini tidak hanya mengejutkan rakyat Korea Selatan, tetapi juga memicu krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peristiwa ini bermula dari keputusan kontroversial Yoon untuk menetapkan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang bertujuan menghentikan aktivitas parlemen. Langkah ini membawa negara tersebut ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Yoon akhirnya dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, sebelum kemudian ditangkap oleh penyidik Kantor Investigasi Korupsi (CIO). Sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan ini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di negaranya, tetapi juga di panggung internasional.

Konteks Penangkapan Yoon Suk Yeol

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi tuduhan pemberontakan setelah memutuskan untuk menetapkan darurat militer pada Desember lalu. Keputusan ini dilaporkan melibatkan perintah kepada militer untuk menyerbu parlemen guna menghentikan aktivitas legislasi. Langkah tersebut langsung menuai kritik luas dari berbagai pihak, termasuk dari partai oposisi, masyarakat sipil, hingga media internasional.

Krisis ini semakin mendalam ketika Yoon menolak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kantor Investigasi Korupsi (CIO). Dengan alasan mempertahankan “ketertiban negara,” ia memilih untuk bersembunyi di kediamannya, yang dilindungi oleh pengawal presiden bersenjata. Namun, tekanan publik dan parlemen membuat pihak berwenang semakin intensif dalam upaya penangkapan Yoon, hingga akhirnya sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan pun tercatat pada 15 Januari 2025.

Darurat Militer yang Mengubah Peta Politik Korea Selatan

Keputusan Yoon untuk menetapkan darurat militer selama beberapa jam pada awal Desember 2024 menjadi titik awal dari krisis ini. Langkah ini mengejutkan publik Korea Selatan karena dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah situasi politik yang tidak stabil.

Namun, keputusan tersebut gagal total dan justru memperburuk reputasi Yoon. Parlemen merespons dengan memakzulkannya pada pertengahan Desember, membuatnya kehilangan kekebalan hukum sebagai presiden. Situasi ini mengarah pada sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan, di mana seorang pemimpin aktif untuk pertama kalinya diinterogasi dan ditahan oleh pihak berwenang.

Krisis Penangkapan yang Berujung Kekacauan

Penangkapan Yoon tidak berjalan mulus. Pada Rabu pagi, 15 Januari 2025, upaya penyidik CIO untuk mengamankan Yoon sempat mengalami perlawanan dari pengawal presiden. Kediaman resmi Yoon diubah menjadi semacam “benteng,” dengan barikade kawat berduri dan penjagaan ketat dari pasukan keamanan. Bahkan, bentrokan fisik antara penyidik dan pengawal presiden tidak dapat dihindari.

Dalam salah satu momen paling dramatis, media setempat melaporkan adanya adu jotos di depan kediaman Yoon. Beberapa pendukung Yoon juga turun ke jalan untuk memprotes penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai “ilegal.” Sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan ini benar-benar menciptakan ketegangan politik yang luar biasa di negara tersebut.

Pesan Yoon Suk Yeol Sebelum Penangkapan

Dalam pernyataan resminya, Yoon Suk Yeol mengaku tidak mengakui keabsahan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menyebut penyelidikan ini sebagai “ilegal” dan memprotesnya secara terbuka. Namun, Yoon mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk menyerahkan diri demi menghindari pertumpahan darah.

“Saya memutuskan untuk merespons penyelidikan CIO — meskipun itu merupakan penyelidikan ilegal — untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak baik,” ujar Yoon dalam pesannya. Pernyataan ini memperlihatkan sisi dramatis dari sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan, di mana seorang pemimpin tertinggi negara harus menghadapi proses hukum di tengah situasi yang penuh gejolak.

Pemakzulan dan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

Setelah dimakzulkan oleh parlemen, nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini bertugas untuk menentukan apakah pemakzulan tersebut akan diperkuat dan Yoon resmi diberhentikan dari jabatannya, atau justru mengembalikannya ke kursi presiden.

Sidang pertama terkait pemakzulan Yoon dimulai pada 14 Januari 2025. Meski Yoon menolak hadir dengan alasan keamanan, persidangan tetap dilanjutkan. Keputusan akhir Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu utama nasib politik Yoon Suk Yeol, serta arah masa depan politik Korea Selatan.

Dampak Internasional dan Perspektif Global

Sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Korea Selatan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan demokrasi yang mapan di Asia, kini harus menghadapi sorotan terkait stabilitas politiknya. Banyak pihak yang menyayangkan langkah Yoon dalam menetapkan darurat militer, namun ada juga yang mengapresiasi proses hukum yang berlangsung meskipun melibatkan seorang presiden aktif.

Dunia internasional menilai, krisis ini menjadi pengingat bahwa tidak ada pemimpin yang berada di atas hukum. Namun, tantangan besar masih menanti Korea Selatan untuk memastikan transisi politik yang damai dan menjaga stabilitas negara di tengah situasi yang kompleks.

Sejarah baru penangkapan Presiden Korea Selatan dengan ditahannya Yoon Suk Yeol saat masih menjabat menjadi babak baru dalam sejarah politik negeri ini. Krisis yang diawali oleh keputusan kontroversial tentang darurat militer kini berkembang menjadi salah satu peristiwa politik paling besar di Korea Selatan.

Meski kontroversial, langkah penangkapan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tetap menjadi prioritas utama di negara tersebut. Namun, tantangan untuk memulihkan stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di Korea Selatan masih menjadi tugas berat bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.

Bagaimana nasib Yoon Suk Yeol ke depannya, serta bagaimana Korea Selatan akan melewati masa-masa krisis ini, menjadi pertanyaan yang dinantikan jawabannya oleh seluruh dunia. Apa pun hasil akhirnya, peristiwa ini akan dikenang sebagai salah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik Korea Selatan.