Peraturan Menteri Keuangan terbaru, yaitu pmk 37 tahun 2025, menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha digital dan e-commerce sejak diumumkan awal Juli. Peraturan ini hadir untuk memperbarui dan melengkapi ketentuan lama yang sebelumnya diatur dalam PMK 37 Tahun 2015, agar lebih relevan dengan kondisi bisnis daring masa kini. Pemerintah menilai pertumbuhan pesat e-commerce harus diimbangi dengan kebijakan pajak yang adil dan berimbang.
Dalam regulasi ini, pemerintah memperjelas definisi, objek pajak, hingga mekanisme pelaporan pajak bagi pedagang online, termasuk UMKM yang memanfaatkan platform marketplace. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menutup celah penghindaran pajak yang selama ini marak, terutama dari transaksi digital lintas platform. Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel ini agar kamu sebagai pelaku usaha digital bisa lebih siap beradaptasi.
Pokok Pengaturan dalam PMK 37/2025
Salah satu poin utama dalam PMK 37 Tahun 2025 adalah kejelasan klasifikasi pelaku usaha daring. Dalam regulasi ini, pelaku e-commerce dibedakan menjadi pedagang (merchant), penyedia platform (marketplace), dan penyelenggara jasa digital lainnya seperti afiliasi atau dropshipper. Masing-masing dikenakan kewajiban pajak yang berbeda sesuai perannya.
Bagi pedagang online, kewajiban utama adalah mencantumkan NPWP, mencatat transaksi dengan benar, dan menyetorkan pajak sesuai tarif yang berlaku. Sementara itu, platform marketplace wajib memfasilitasi pemotongan dan penyetoran pajak final atas transaksi yang terjadi dalam sistem mereka.
Regulasi ini juga mencakup daftar transaksi yang dikecualikan dari pengenaan pajak, seperti transaksi hibah digital tanpa nilai ekonomis dan aktivitas promosi tanpa imbalan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha kecil yang baru memulai tidak langsung terbebani pajak.
Perbandingan dengan PMK 37 Tahun 2015
Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, PMK 37 2015 dianggap masih terlalu umum dalam mengatur kegiatan e-commerce. Saat itu, belum banyak platform yang beroperasi di Indonesia, dan model bisnis digital masih dalam tahap awal. Sementara di 2025, skala ekonomi digital sudah meluas, bahkan melibatkan transaksi internasional dan sistem pembayaran virtual.
PMK 37/2025 menjawab banyak kekurangan tersebut dengan memberi ruang adaptasi teknologi, mempertegas peran setiap pihak dalam rantai e-commerce, dan mengatur teknis pelaporan secara daring melalui sistem integrasi dengan DJP. Hal ini juga menjadi cara pemerintah untuk mempersempit ruang penghindaran pajak dalam pmk yang selama ini dilakukan melalui transaksi tak tercatat.
Dampak bagi Pelaku Usaha dan UMKM
Pemberlakuan peraturan ini memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, hingga TikTok Shop. Mereka diwajibkan memiliki NPWP aktif dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% jika omzet tahunan belum melebihi Rp500 juta.
Untuk pelaku usaha dengan skala lebih besar, penghitungan pajak akan mengikuti skema normal sesuai dengan klasifikasi penghasilan. Namun, dengan adanya pelaporan otomatis dari pihak marketplace, pelaku usaha tak lagi bisa menyembunyikan omzet seperti sebelumnya.
Besaran pajak pedagang online yang diatur dalam PMK ini juga memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penegasan soal pelaporan pajak bulanan dan penggunaan faktur elektronik akan memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tanpa harus repot mengurus administrasi manual.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski secara konsep terlihat ideal, implementasi PMK 37 Tahun 2025 di lapangan tak lepas dari tantangan. Salah satu yang disorot oleh CELIOS adalah potensi ketimpangan pemahaman antara pelaku usaha besar dan kecil. UMKM di daerah masih minim literasi pajak digital, dan belum semua memiliki akses ke sistem pelaporan daring.
Selain itu, potensi penghindaran pajak dalam pmk tetap bisa terjadi jika sistem integrasi data antarplatform dan DJP belum optimal. Pemerintah perlu memperkuat edukasi, pendampingan teknis, serta pengawasan untuk memastikan aturan ini berjalan sesuai tujuan.
Upaya Pemerintah dalam Edukasi dan Pendampingan
Untuk mendorong kepatuhan dan kelancaran transisi, pemerintah melalui DJP telah meluncurkan program sosialisasi yang menyasar pelaku usaha digital. Kegiatan ini dilakukan lewat webinar, workshop, hingga integrasi materi edukasi dalam fitur marketplace.
Pemerintah juga menggandeng asosiasi UMKM digital dan platform besar untuk membantu menyebarkan informasi terkait pmk 37 tahun 2025. Dalam waktu dekat, direncanakan peluncuran aplikasi pelaporan pajak khusus untuk pelaku usaha kecil agar lebih mudah dan murah dalam menjalankan kewajiban.
PMK 37 Tahun 2025 menjadi langkah besar dalam meregulasi pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia. Dengan pengaturan yang lebih rinci dan teknologi yang mendukung pelaporan otomatis, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.
Meski dihadapkan pada tantangan implementasi, aturan ini berpotensi besar meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran. Bagi pelaku usaha online, penting untuk segera menyesuaikan diri agar tidak terkena sanksi administratif dan bisa menjalankan bisnis dengan tenang.
FAQ
Apa itu PMK 37 Tahun 2025?
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan pajak e-commerce dan pelaku usaha digital.
Apa saja yang diatur dalam PMK 37/2025?
Kewajiban pajak untuk pedagang online, penyedia platform, dan klasifikasi transaksi digital.
Apa bedanya dengan PMK 37/2015?
Versi 2025 lebih spesifik, terintegrasi digital, dan menyesuaikan kondisi ekonomi digital saat ini.
Apakah UMKM wajib membayar pajak?
Ya, namun ada batasan omzet dan tarif khusus 0,5% bagi usaha mikro.
Bagaimana cara pelaporan pajaknya?
Melalui sistem online yang terhubung dengan DJP, atau lewat marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.