Perubahan mendadak di jajaran pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali jadi sorotan publik. Nama Heriyanto Sekda Pemalang, yang selama ini dikenal sebagai birokrat senior dengan pengalaman panjang di bidang pemerintahan daerah, resmi digeser dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah. Kabar ini bukan sekadar isu kecil di kalangan pegawai, tetapi sudah menimbulkan perbincangan luas karena dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan panjang dari pihak berwenang. Dalam keputusan mutasi terbaru, Heriyanto kini ditempatkan sebagai staf ahli Bupati Pemalang.
Banyak pihak di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Sebagai pejabat yang sebelumnya memegang peran strategis dalam koordinasi antar-organisasi perangkat daerah dan penyusunan kebijakan administratif, posisi Heriyanto Sekda Pemalang dinilai krusial dalam menjaga stabilitas birokrasi di wilayah yang sedang giat-giatnya melakukan reformasi struktur organisasi. Proses pergeseran jabatan yang terkesan cepat dan tiba-tiba memunculkan dugaan bahwa ada dinamika politik internal yang melatarbelakangi keputusan tersebut, terutama menjelang evaluasi besar-besaran terhadap SOTK Pemalang.
Sebelum dicopot, Heriyanto dikenal cukup dekat dengan berbagai bagian organisasi Pemalang. Ia juga sering hadir di rapat koordinasi lintas sektor, termasuk yang melibatkan Bappeda, KPU Pemalang, hingga perangkat desa. Keaktifannya membuat banyak pihak tak menyangka bahwa dalam waktu singkat dirinya akan berganti posisi. Namun, dalam pernyataan resmi yang dikutip dari situs Pemerintah Kabupaten Pemalang, pergeseran jabatan ini disebut sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya peningkatan kinerja pemerintahan.
Latar Belakang Karier Heriyanto di Pemerintah Kabupaten Pemalang
Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Heriyanto telah meniti karier panjang di dunia pemerintahan. Ia dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di berbagai posisi struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Mulai dari jabatan di bagian organisasi Pemalang hingga berbagai posisi strategis lainnya, kiprahnya dianggap cukup berperan dalam membangun kultur kerja birokrasi yang lebih transparan dan efisien.
Sebagai Sekda, Heriyanto memiliki tanggung jawab besar untuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar program pembangunan berjalan selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati. Tugas ini tidak mudah, mengingat Pemalang memiliki wilayah administratif luas dengan beragam tantangan sosial-ekonomi. Letak geografis Pemalang yang berada di jalur Pantura, diapit oleh wilayah Brebes dan Pekalongan, membuat daerah ini menjadi titik penting dalam distribusi logistik serta jalur perdagangan antarprovinsi di Jawa Tengah.
Heriyanto kerap dikenal sebagai figur yang tenang namun tegas dalam mengambil keputusan. Di bawah kepemimpinannya, banyak program yang berjalan dengan sistematis mulai dari penataan ASN, penyusunan anggaran berbasis kinerja, hingga digitalisasi arsip daerah. Itulah sebabnya, ketika kabar pencopotan muncul, banyak pihak merasa kehilangan figur profesional yang selama ini menjadi penghubung antara visi kepala daerah dan realitas pelaksanaan di lapangan.
Kronologi Dicopotnya Heriyanto Sebagai Sekda Pemalang
Isu pergantian jabatan Heriyanto Sekda Pemalang pertama kali mencuat pada awal Oktober 2025. Berdasarkan laporan dari berbagai media lokal seperti Berita Bersatu dan Puskapik, keputusan tersebut diumumkan secara resmi melalui surat keputusan Bupati. Heriyanto dipindahkan menjadi Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Langkah itu menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan birokrat maupun masyarakat. Tidak sedikit yang menilai mutasi ini terkesan mendadak dan tanpa proses transparan sebagaimana yang diatur dalam sistem merit ASN. Bahkan, beberapa praktisi hukum menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif karena dianggap tidak sesuai dengan asas meritokrasi dan aturan yang berlaku dalam undang-undang aparatur sipil negara.
Dalam laporan Emsatu News, disebutkan bahwa mutasi ini dilakukan tanpa evaluasi terbuka terhadap kinerja Heriyanto. Sementara itu, sumber dari bagian organisasi Pemalang menyebutkan bahwa rotasi jabatan dilakukan untuk “penyegaran dan optimalisasi fungsi kelembagaan.” Meski begitu, publik menilai alasan tersebut belum cukup menjawab mengapa pejabat setingkat Sekda bisa langsung digantikan tanpa proses lelang jabatan terbuka.
Reaksi dan Tanggapan Publik terhadap Pergantian Jabatan
Reaksi publik atas pencopotan Heriyanto Sekda Pemalang beragam. Sebagian pihak menganggap bahwa mutasi adalah hal biasa dalam birokrasi, terutama jika dianggap sebagai bagian dari rotasi normal. Namun, ada juga yang menilai langkah ini sarat dengan muatan politis. Apalagi, pergantian tersebut dilakukan saat pemerintah daerah sedang melakukan penyesuaian SOTK Pemalang baru, di mana posisi Sekda menjadi salah satu kunci penggerak administrasi.
Dari kalangan akademisi, muncul pendapat bahwa rotasi pejabat semestinya berlandaskan pada evaluasi kinerja, bukan karena faktor kedekatan politik. Transparansi dalam mutasi ASN menjadi penting agar publik tidak menilai bahwa birokrasi daerah hanya menjadi arena kekuasaan sempit. “Ketika seorang pejabat seperti Sekda dipindahkan tanpa alasan yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan bisa tergerus,” ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.
Meski demikian, Heriyanto sendiri tetap menunjukkan sikap profesional. Dalam pernyataannya kepada media, ia menyebut akan tetap menjalankan tugas baru sebagai staf ahli dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas kepada pimpinan. Pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan sikap birokrat senior yang memahami dinamika dunia pemerintahan.
Dampak Pergantian Sekda terhadap Pemerintahan Daerah
Pergantian pejabat tinggi seperti Sekda tentu memiliki dampak besar terhadap jalannya roda pemerintahan. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pemalang, posisi Sekda berperan sebagai penghubung antara kepala daerah dan seluruh perangkat organisasi. Karena itu, penggantian mendadak dapat menimbulkan efek domino terhadap stabilitas kerja birokrasi dan perencanaan pembangunan daerah.
Beberapa agenda penting yang sedang digarap, seperti penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah, koordinasi dengan KPU Pemalang menjelang pemilihan kepala daerah, hingga penyusunan anggaran 2026, kini harus menyesuaikan dengan pejabat baru. Jika transisi tidak dilakukan dengan hati-hati, maka proses administrasi dan program pembangunan bisa mengalami keterlambatan.
Namun, Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan bahwa pergantian ini tidak akan menghambat pelayanan publik. Dalam pernyataan resminya, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh ASN diminta tetap fokus menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dan menjaga kondusivitas kerja.
Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan struktur pejabat, komitmen pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Siapa Pengganti Heriyanto?
Pertanyaan besar yang muncul setelah dicopotnya Heriyanto Sekda Pemalang adalah siapa yang akan menempati posisi tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai pejabat definitif yang akan menggantikan Heriyanto. Untuk sementara, posisi Sekda diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang berasal dari pejabat senior di lingkungan Setda.
Menurut pemberitaan Inidesa ID, nama Arifin disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat. Sosok Sekda Pemalang Arifin dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Jika Arifin benar terpilih, maka diharapkan proses transisi jabatan bisa berlangsung lebih cepat dan kondusif.
Selain itu, muncul juga wacana agar proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi tetap dijaga dan tidak menimbulkan polemik baru di kalangan ASN maupun masyarakat.
Konteks Geopolitik dan Tantangan Pembangunan Daerah
Dalam melihat peristiwa ini, penting pula memahami konteks geografis dan sosial Pemalang. Daerah ini memiliki karakter unik sebagai wilayah yang berada di antara jalur pantura dengan potensi ekonomi besar dari sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun, di sisi lain, Pemalang juga menghadapi tantangan klasik seperti pemerataan infrastruktur, kemiskinan, serta rendahnya tingkat investasi swasta di beberapa kecamatan.
Letak geografis Pemalang yang strategis menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintahan baru di bawah koordinasi Sekda berikutnya. Tantangan birokrasi seperti digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN, hingga penyesuaian regulasi terhadap kebutuhan masyarakat modern akan menjadi agenda besar yang harus segera ditangani.
Dalam hal ini, peran staf ahli seperti Heriyanto tetap penting. Dengan pengalamannya yang panjang, ia bisa menjadi jembatan konsultatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis. Banyak pihak berharap posisi barunya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah.
Perspektif Hukum dan Meritokrasi ASN
Kontroversi pencopotan Heriyanto Sekda Pemalang juga menarik dari sisi hukum administrasi negara. Menurut analisis praktisi hukum yang dikutip dari Emsatu News, setiap mutasi pejabat tinggi pratama semestinya melalui proses evaluasi berbasis kinerja dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika hal ini diabaikan, maka keputusan tersebut berpotensi cacat administratif dan bisa digugat melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam sistem merit ASN, prinsip yang dijunjung adalah kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan faktor kedekatan politik atau personal. Karenanya, banyak kalangan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka kembali proses seleksi terbuka demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Meski demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa akan ada gugatan hukum terkait keputusan mutasi tersebut. Para pengamat menilai, situasi ini perlu ditangani dengan bijak agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi di tingkat daerah.
Peristiwa pencopotan Heriyanto Sekda Pemalang menjadi cermin dinamika birokrasi di daerah yang masih berhadapan dengan tantangan profesionalisme dan meritokrasi. Meski keputusan ini menimbulkan perdebatan, publik berharap agar langkah tersebut benar-benar didasari oleh pertimbangan objektif untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, yang dibutuhkan bukan hanya rotasi pejabat, tetapi juga peningkatan kapasitas institusional agar kebijakan daerah bisa berjalan efisien dan berkelanjutan. Heriyanto, dengan pengalamannya, diharapkan tetap berkontribusi melalui peran barunya sebagai staf ahli, sementara pemerintah daerah perlu memastikan proses pengisian jabatan berikutnya dilakukan secara transparan dan profesional.
FAQ
1. Siapa Heriyanto Sekda Pemalang?
Heriyanto adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang yang kini menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
2. Mengapa Heriyanto dicopot dari jabatannya?
Pemerintah Kabupaten Pemalang menyebut mutasi ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi, namun sejumlah pihak menilai keputusan itu terkesan mendadak dan kurang transparan.
3. Siapa calon pengganti Heriyanto sebagai Sekda Pemalang?
Belum ada pengumuman resmi, tetapi nama Arifin disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi Sekda definitif.
4. Apakah pencopotan Heriyanto berpotensi melanggar aturan ASN?
Beberapa praktisi hukum menilai ada potensi pelanggaran asas meritokrasi jika mutasi dilakukan tanpa evaluasi kinerja dan rekomendasi dari KASN.
5. Bagaimana dampak pergantian Sekda terhadap kinerja Pemkab Pemalang?
Dampaknya cukup signifikan, terutama pada koordinasi antar-OPD dan proses perencanaan pembangunan. Namun pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.