Cara Cek Daftar Sekolah Penerima BOS Kinerja 2025 dan Rincian Lengkap Penggunaannya

Pemerintah kembali meluncurkan program pendanaan bagi sekolah-sekolah yang memiliki performa dan pencapaian tinggi melalui skema daftar sekolah penerima BOS Kinerja 2025. Program ini hadir sebagai bentuk insentif tambahan bagi sekolah penggerak, sekolah swasta yang aktif, dan lembaga pendidikan dengan inovasi pengajaran terbaik. BOS Kinerja berbeda dengan BOS Reguler, baik dari segi sasaran penerima maupun tujuan penggunaannya.

Banyak orang tua, guru, dan kepala sekolah yang masih bingung bagaimana cara mengetahui apakah sekolah mereka termasuk dalam daftar penerima BOS Kinerja atau tidak. Selain itu, belum semua tahu bagaimana cara cek SK resminya, rincian penggunaan dananya, serta bagaimana kebijakan ini sejalan dengan putusan MK tentang pendidikan dasar gratis di semua sekolah. Artikel ini akan mengulas tuntas topik ini berdasarkan data dari Kemdikbud, Komisi X DPR, hingga portal resmi seperti BOS Salur.

Apa Itu BOS Kinerja dan Siapa yang Berhak Menerimanya?

Berbeda dengan BOS Reguler yang diberikan merata kepada seluruh sekolah negeri, BOS Kinerja 2025 sekolah penggerak ditujukan kepada sekolah-sekolah yang menunjukkan prestasi luar biasa, baik dari aspek manajemen, pembelajaran, hingga hasil asesmen nasional. Sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja biasanya telah memenuhi indikator penilaian seperti akreditasi baik, keaktifan dalam program penggerak, atau pengelolaan dana yang transparan.

Selain itu, sekolah swasta juga bisa menjadi penerima BOS Kinerja 2025 selama memenuhi kriteria teknis yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Tujuan utamanya adalah memberikan dorongan finansial untuk memperkuat mutu pendidikan di seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas pada lembaga negeri saja.

Cara Cek Daftar Sekolah Penerima BOS Kinerja 2025

Untuk mengetahui apakah sekolahmu termasuk sekolah penerima BOS Kinerja 2025, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

Buka situs https://bos.kemdikbud.go.id
Pilih menu “Daftar Sekolah Penerima BOS”
Masukkan nama sekolah atau NPSN
Pilih tahun anggaran 2025
Klik tombol “Cari” dan sistem akan menampilkan status penerima BOS Kinerja

Jika kamu mengalami kesulitan saat mengakses, bisa juga memantau pengumuman dari dinas pendidikan daerah atau melalui kanal BOS Salur di tingkat provinsi. Data juga bisa diakses melalui akun sekolah masing-masing di Dapodik.

Rincian Dana BOS Kinerja SD dan SMP Tahun 2025

Berdasarkan informasi dari BeritaDIY dan sumber lainnya, bos kinerja sd 2025 dan SMP memiliki besaran dana yang disesuaikan dengan jenjang dan jumlah siswa. Rata-rata SD penerima BOS Kinerja mendapatkan dana sekitar Rp60 juta, sedangkan untuk SMP bisa mencapai Rp100 juta tergantung kriteria evaluasi dan jumlah siswa.

Penggunaan dana ini harus diarahkan untuk penguatan sistem pembelajaran, pengembangan kapasitas guru, pengadaan alat peraga, serta digitalisasi manajemen sekolah. Semua pengeluaran wajib dicatat dan dilaporkan secara transparan melalui aplikasi BOS Salur.

Perbedaan BOS Kinerja dengan BOS Reguler

Masih banyak yang menyamakan BOS Kinerja dengan BOS Reguler. Padahal keduanya berbeda. BOS Reguler bersifat universal, sedangkan BOS Kinerja bersifat selektif dan berbasis kinerja. BOS Reguler digunakan untuk biaya operasional dasar seperti listrik, alat tulis, dan gaji guru honor. Sementara itu, BOS Kinerja lebih fokus pada peningkatan mutu dan inovasi.

Dengan mengetahui perbedaan ini, sekolah bisa lebih memahami bagaimana mengelola kedua jenis dana tersebut secara optimal. Pastikan kepala sekolah dan bendahara memahami regulasi terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana.

SK dan Dasar Hukum BOS Kinerja 2025

Untuk memastikan keabsahan informasi, sekolah harus merujuk pada sk BOS Kinerja 2025 yang diterbitkan oleh Kemdikbud. SK ini biasanya terbit di awal tahun dan diumumkan melalui situs resmi dan surat edaran ke dinas pendidikan.

SK ini memuat daftar lengkap sekolah yang menerima BOS Kinerja, jumlah dana yang dialokasikan, serta tanggal pencairan. Sekolah yang masuk daftar harus segera menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan arahan BOS Kinerja.

Kebijakan Pendidikan Gratis dan Implikasinya pada BOS Kinerja

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib dibiayai oleh negara, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini membuat banyak sekolah swasta bertanya-tanya soal keberlanjutan bantuan dana.

Namun, pemerintah melalui penganggaran BOS Kinerja 2025 menjawab kekhawatiran tersebut dengan tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan pendanaan. BOS Kinerja menjadi salah satu bentuk solusi agar sekolah swasta tetap bisa meningkatkan mutu tanpa terbebani biaya operasional secara mandiri.

Solusi Pemerintah atas Tuntutan Pendidikan Gratis

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam pembiayaan pendidikan. Program penerima BOS Kinerja menjadi wujud nyata dari intervensi negara dalam memastikan akses pendidikan bermutu dan merata.

Tidak hanya melalui BOS Reguler, pemerintah menyiapkan BOS Kinerja sebagai langkah afirmatif terhadap sekolah yang ingin berkembang lebih cepat. Ini sekaligus mendukung target RPJMN dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi digital pendidikan.

Tantangan dan Harapan Sekolah terhadap BOS Kinerja

Meski program ini disambut positif, banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Sebagian guru juga belum familiar dengan sistem BOS Salur.

Ke depan, diperlukan pelatihan berkala, panduan teknis yang lebih simpel, dan pemutakhiran aplikasi BOS Salur agar sekolah bisa lebih mudah menjalankan program. Harapannya, daftar penerima BOS Kinerja 2025 bisa diperluas agar lebih banyak sekolah merasakan manfaatnya.

Program daftar sekolah penerima BOS Kinerja 2025 merupakan langkah nyata pemerintah untuk memberi insentif kepada sekolah-sekolah yang berprestasi. Baik negeri maupun swasta bisa ikut serta selama memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dana yang diberikan harus digunakan secara optimal untuk mendukung mutu pendidikan. Cek informasi resminya di situs Kemdikbud atau dinas pendidikan terdekat.