Bocoran Struktur Badan Penerimaan Negara dan Susunan Lengkapnya di Era Prabowo Subianto

Belakangan ini publik ramai membicarakan bocoran struktur badan penerimaan negara yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana ini menjadi perhatian banyak pihak karena diperkirakan akan mengubah wajah pengelolaan penerimaan negara secara fundamental. Wacana ini menyusul keinginan pemerintah untuk mengonsolidasikan lembaga pemungut pajak dan bea cukai dalam satu entitas yang lebih terintegrasi dan kuat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara tuntas mengenai struktur baru yang disebut-sebut bakal menggabungkan sejumlah instansi strategis di bawah satu atap. Bukan hanya menjelaskan siapa saja yang akan duduk di dalamnya, tetapi juga mengupas fungsi dan harapan dari pembentukan badan ini. Bocoran susunan dan detil lainnya berasal dari berbagai sumber resmi seperti CNN Indonesia, Infobank, hingga Detik Finance dan Jawa Pos.

Apa Itu Badan Penerimaan Negara?

Sebelum membahas lebih jauh soal bocoran struktur badan penerimaan negara, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Badan Penerimaan Negara (BPN). Ini merupakan lembaga baru yang kabarnya akan menggantikan posisi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya adalah menyatukan sistem pemungutan dan pengawasan agar lebih efisien, transparan, serta bebas dari intervensi politik.

Presiden Prabowo disebut berencana menempatkan BPN langsung di bawah koordinasi presiden melalui kementerian teknis. Dengan begitu, kontrol terhadap penerimaan negara bisa lebih kuat dan terpusat. Pembentukan BPN ini juga didorong oleh semangat reformasi birokrasi dan peningkatan rasio pajak terhadap PDB nasional.

Bocoran Susunan Struktur Organisasi BPN

Dari sejumlah media nasional, diketahui bahwa susunan bocoran struktur badan penerimaan negara indonesia akan melibatkan para pejabat tinggi lintas lembaga. Berikut susunan sementara berdasarkan bocoran terbaru:

• A. Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang komando utama
• B. Dewan Pengawas yang terdiri dari Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP
• C. Kepala Badan Penerimaan Negara
• D. Wakil Kepala BPN
• E. Direktur Pajak
• F. Direktur Bea dan Cukai
• G. Direktur Teknologi dan Informasi
• H. Direktur Pengawasan dan Penindakan

Struktur ini menandai pergeseran paradigma dalam hal pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Keterlibatan aparat penegak hukum menunjukkan adanya intensi untuk memperketat pengawasan dan menekan celah penyimpangan.

Fungsi dan Tugas Utama Badan Penerimaan Negara

Secara umum, fungsi utama dari badan penerimaan negara adalah mengelola seluruh aspek penerimaan negara yang bersumber dari pajak, cukai, serta pendapatan non-pajak lainnya. Namun, dengan struktur baru ini, fungsi BPN juga akan mencakup:

• Menyusun strategi nasional penerimaan
• Melakukan audit dan monitoring real-time
• Mengembangkan sistem teknologi informasi terintegrasi
• Berkoordinasi dengan lembaga internasional soal perpajakan
• Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal kepada pemerintah

Dengan begitu, BPN tidak hanya akan menjadi pelaksana teknis pemungutan, tetapi juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan penerimaan negara.

Kapan Struktur Ini Akan Diterapkan?

Berdasarkan informasi dari Infobank dan CNN Indonesia, struktur ini akan mulai diterapkan secara bertahap pada semester kedua tahun 2025. Namun, sejumlah regulasi pendukung masih harus disiapkan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Bocoran struktur badan penerimaan negara 2025 terbaru ini diperkirakan mulai diimplementasikan pada triwulan keempat tahun 2025 dengan proses transisi dari DJP dan DJBC ke lembaga baru. Rencana ini juga akan dibahas dalam sidang kabinet pertama pascapelantikan Presiden Prabowo.

Perbandingan dengan Model Negara Lain

Indonesia bukan negara pertama yang mencoba menyatukan fungsi pemungutan pajak dan cukai. Negara seperti Australia, Inggris, dan Singapura telah lebih dulu menerapkan sistem terintegrasi yang dikelola lembaga tunggal. Hasilnya cukup signifikan dalam hal efisiensi dan peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan mengadopsi pendekatan serupa, pemerintah berharap BPN akan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dari kisaran 9–10% menjadi di atas 12% dalam lima tahun ke depan.

Tantangan dan Potensi Masalah di Lapangan

Pembentukan badan sebesar ini tentu tidak lepas dari tantangan. Beberapa isu yang diprediksi akan muncul antara lain:

• Penolakan dari ASN DJP dan DJBC yang merasa statusnya berubah
• Perluasan kewenangan yang berpotensi tumpang tindih dengan KPK atau BPK
• Ketergantungan tinggi pada sistem teknologi yang masih perlu diperkuat
• Kebutuhan pelatihan ulang bagi ribuan pegawai

Meski begitu, jika dikelola dengan baik, reformasi ini akan menjadi lompatan besar dalam pengelolaan penerimaan negara ke depan.

Reaksi Publik dan Komentar Ekonom

Sejumlah ekonom menilai langkah ini sebagai bentuk keberanian politik untuk membenahi sistem fiskal. Namun mereka juga mengingatkan agar proses transisi dilakukan secara bertahap dan tidak menimbulkan kegaduhan birokrasi.

Masyarakat umum pun menyambut baik, meskipun ada kekhawatiran bahwa struktur baru bisa menjadi birokrasi baru jika tidak didesain efisien. Oleh karena itu, transparansi dalam rekrutmen pejabat dan pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan.

Bocoran struktur badan penerimaan negara menunjukkan langkah ambisius pemerintah untuk merombak sistem penerimaan negara menjadi lebih terintegrasi dan akuntabel. Meski masih dalam tahap perencanaan, kehadiran BPN diproyeksikan membawa dampak signifikan dalam penguatan keuangan negara. Publik perlu terus mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah dan terlibat dalam diskusi agar kebijakan ini berjalan efektif dan adil.

FAQ

Apa itu Badan Penerimaan Negara (BPN)?
Lembaga baru yang akan mengelola seluruh penerimaan negara termasuk pajak dan bea cukai secara terintegrasi.

Siapa saja yang masuk dalam struktur BPN?
Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BPKP akan terlibat sebagai pengawas.

Kapan struktur ini mulai berlaku?
Mulai diimplementasikan bertahap akhir 2025 dengan regulasi pendukung.

Apa manfaat utama pembentukan BPN?
Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Apa tantangan dari pembentukan BPN?
Penolakan birokrasi lama, kesiapan teknologi, dan potensi tumpang tindih kewenangan.