Posisi Ketua Komisi X DPR RI saat ini dijabat oleh Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar. Informasi tersebut masih dikonfirmasi oleh publikasi resmi DPR pada 31 Juli 2026 yang menyebut Hetifah sebagai Ketua Komisi X DPR RI ketika memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Komisi X menjadi salah satu alat kelengkapan DPR yang banyak mendapat perhatian karena bidang kerjanya bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi. Karena itu, profil Ketua Komisi X DPR RI terbaru banyak dicari ketika muncul persoalan mengenai guru, perguruan tinggi, anggaran pendidikan, olahraga nasional, hingga pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.
Siapa Ketua Komisi X DPR RI Saat Ini?
Berdasarkan dokumen dan publikasi resmi DPR RI yang tersedia hingga Agustus 2026, Ketua Komisi X adalah Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. dari Fraksi Partai Golkar. Dokumen susunan pimpinan Komisi X DPR RI periode 2024–2029 juga mencantumkan Hetifah pada posisi ketua.
Posisinya masih aktif terlihat dalam berbagai agenda DPR sepanjang 2026. Pada Januari, misalnya, Hetifah memimpin rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pemuda dan Olahraga. Dokumen DPR secara eksplisit mencatat dirinya sebagai Ketua Komisi X DPR RI sekaligus ketua rapat.
Pada Juli 2026, ia juga berperan sebagai Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas ketika Komisi X menyepakati rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR.
Bidang Kerja Komisi X DPR RI
Komisi X memiliki ruang lingkup yang membuat aktivitasnya cukup dekat dengan kehidupan masyarakat. Dokumen resmi DPR mengenai rapat kerja Januari 2026 menyebut bidang Komisi X mencakup pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi.
Bidang tersebut membuat Komisi X menangani berbagai persoalan strategis, antara lain:
- kebijakan pendidikan nasional;
- pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;
- kesejahteraan dan persoalan tenaga pendidik;
- kebijakan sains dan teknologi;
- pembinaan olahraga nasional;
- kepemudaan dan pengembangan prestasi olahraga.
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bersama kementerian maupun lembaga yang menjadi mitra kerjanya.
Hetifah Sjaifudian dan Isu Pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu isu yang cukup menonjol dalam aktivitas Ketua Komisi X DPR RI sepanjang 2026. Pada Februari, Hetifah menyoroti kesejahteraan guru dan menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik perlu berjalan sejalan dengan beban serta tanggung jawab mereka.
Isu tersebut penting karena persoalan guru tidak hanya berkaitan dengan gaji. Status kepegawaian, pengembangan kompetensi, distribusi guru, kualitas pembelajaran, serta perlindungan tenaga pendidik juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional.
Pada April 2026, Hetifah juga menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diposisikan sebagai hak seluruh warga dan bukan privilese kelompok tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama sejumlah asosiasi perguruan tinggi.
Peran dalam Pembahasan RUU Sisdiknas
Salah satu agenda besar Komisi X adalah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hetifah tidak hanya bertindak sebagai Ketua Komisi X, tetapi juga tercatat menjadi Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas.
Pada 8 Juli 2026, Komisi X menyepakati RUU tersebut untuk masuk ke tahap harmonisasi di Baleg DPR RI. DPR menjelaskan proses penyusunannya telah berjalan sejak Januari 2025 dan melibatkan pembahasan panjang.
Peran Komisi X dalam pendidikan nasional menjadi penting dalam proses tersebut karena perubahan regulasi sistem pendidikan berpotensi memengaruhi banyak aspek, mulai dari peserta didik, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi hingga tata kelola pendidikan.
Sikap Mengenai Anggaran Pendidikan dan MBG
Isu terbaru yang mendapat perhatian Hetifah adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis.
Pada 31 Juli 2026, Hetifah menyambut putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian penggunaan anggaran pendidikan untuk program tersebut. Ia menekankan bahwa alokasi minimum 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara langsung.
Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut bagaimana anggaran pendidikan dihitung dan digunakan sekaligus memastikan kebutuhan inti pendidikan tetap mendapatkan pendanaan yang memadai.
Komisi X Juga Mengawal Anggaran Pendidikan Tinggi
Selain pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi menjadi perhatian Komisi X. Pada Juni 2026, Komisi X menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp64,84 triliun serta menyetujui usulan tambahan anggaran Rp17,18 triliun.
Tambahan tersebut didorong untuk memperkuat program strategis, termasuk beasiswa dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Persoalan akses pendidikan tinggi memang menjadi isu besar. Biaya kuliah, beasiswa, kualitas perguruan tinggi, relevansi program studi, penelitian, dan kesejahteraan dosen menjadi sejumlah aspek yang terus mendapat perhatian.
Perhatian Terhadap Dosen PPPK
Komisi X juga menerima aspirasi mengenai dosen berstatus PPPK. Pada Mei 2026, Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati menerima aspirasi dari sejumlah organisasi dosen PPPK mengenai kepastian status, tunjangan kinerja, studi lanjut, dan pengembangan karier.
Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan ASN di lingkungan pendidikan tinggi tidak berhenti pada proses rekrutmen. Setelah pengangkatan, masih terdapat aspek kesejahteraan serta pengembangan karier yang perlu diperhatikan.
Isu kebijakan pendidikan DPR RI terbaru akhirnya mencakup spektrum yang cukup luas, mulai dari guru sekolah hingga dosen perguruan tinggi.
Komisi X dan Olahraga Nasional
Selain pendidikan, olahraga menjadi bagian penting dari ruang kerja Komisi X. Pada Juni 2026, Komisi X membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta RKP 2027 bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Hetifah menyatakan penguatan anggaran Kemenpora 2027 diharapkan menjadi fondasi untuk membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang lebih kuat serta berkelanjutan.
Peran pengawasan DPR dalam sektor olahraga penting karena berkaitan dengan pembinaan atlet, fasilitas, federasi, olahraga prestasi, kepemudaan, hingga persiapan Indonesia menghadapi kompetisi internasional.
Mengapa Posisi Ketua Komisi X Penting?
Ketua komisi mempunyai peran strategis dalam mengarahkan jalannya berbagai agenda di tingkat komisi. Namun, keputusan komisi tentu bukan keputusan seorang ketua secara individual karena pembahasannya melibatkan pimpinan, anggota lintas fraksi, pemerintah, serta pihak lain sesuai agenda.
Beberapa aktivitas penting Komisi X meliputi:
- Menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait.
- Melakukan rapat dengar pendapat.
- Membahas rancangan undang-undang dalam ruang lingkup tugasnya.
- Membahas anggaran bersama mitra kerja.
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
- Menerima aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Karena cakupan pendidikan dan olahraga sangat luas, keputusan yang dibahas Komisi X dapat berhubungan langsung dengan jutaan pelajar, mahasiswa, guru, dosen, atlet, dan masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI hingga informasi resmi terbaru pada 2026 adalah Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar. Status tersebut dikonfirmasi berulang kali melalui dokumen dan pemberitaan resmi DPR, termasuk publikasi pada Juli 2026.
Sepanjang 2026, Komisi X menangani sejumlah agenda penting mulai dari kesejahteraan guru, pendidikan tinggi, dosen PPPK, anggaran pendidikan, olahraga hingga RUU Sisdiknas. Posisi Ketua Komisi X menjadi strategis karena ruang lingkup komisi berkaitan langsung dengan pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi.
FAQ
Siapa Ketua Komisi X DPR RI sekarang?
Ketua Komisi X DPR RI adalah Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Partai Golkar berdasarkan informasi resmi DPR hingga 2026.
Apa bidang yang ditangani Komisi X DPR RI?
Dokumen resmi DPR menyebut bidang Komisi X mencakup pendidikan, olahraga, serta sains dan teknologi.
Apakah Hetifah Sjaifudian terlibat dalam RUU Sisdiknas?
Ya. Selain Ketua Komisi X, Hetifah tercatat sebagai Ketua Panja RUU Sisdiknas.
Apakah Komisi X menangani masalah guru?
Ya. Kebijakan dan kesejahteraan guru termasuk isu pendidikan yang menjadi perhatian Komisi X. Pada Februari 2026, Hetifah secara khusus menyoroti pentingnya standar kesejahteraan guru.
Apakah Komisi X juga menangani olahraga?
Ya. Komisi X melakukan pembahasan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk mengenai anggaran serta pembangunan ekosistem kepemudaan dan olahraga.
